Berita Pilihan

Minggu, 01 Mar 2020, 07:57:32 WIB - 417 | ALI ZARMAN

Sejak kembali ke sistem Pemerintahan Nagari pada tahun 2001 silam, peningkatan anggaran nagari makin signifikan.

Menurut Kepala Dinas PMDP2KB, Wendi, S.H., M.Hum. untuk 5 tahun terakhir terhitung sejak 2016 hingga 2020 ini dana yang digelontorkan untuk pemerintahan nagari di Pesisir Selatan mencapai angka hampir Rp1 Triliun.

Angka yang fantastis untuk pembangunan dan pengembangan nagari.

"Dengan dukungan dana dari ADD dan DD yang kian besar, tentu kita berharap nagari kian sejahtera" sebutnya, Sabtu, 29/02, saat menghadiri acara pelantikan PPK se-Kab. Pesisir Selatan, di Hannah Hotel Painan.

Saat media ini mengkonfirmasi lebih lanjut, terkait bagaimana formula dana nagari itu digunakan, Mantan Kabag Humas itu menjelaskan bahwa ada 5 bidang yang harus diakomodir dana nagari.

"Pertama bidang pemerintahan, yang digunakan untuk membayar Siltap, Walinagari, Perangkat nagari dan uang kehormatan bagi Bamus" sebutnya.

Sebutnya, 40 persen anggaran tersebut habia untuk belanja penyelenggaraan pemerintahan tersebut.

"Sisanya, bidang pembangunan, bidang pembinaan nagari, bidang pemberdayaan dan untuk bidang penanggulandarurat bencana" ulasnya.

Ia mengakui bahwa untuk bidang pembangunan digunakan untuk pembangunan fisik yang menjadi kewenangan nagari, seperti membuat tali bandar, jalan tani nagari dan pembangunan skala nagari.

"Pembangunan skala lokal nagari, yang sangat mendesak dan jadi kesepakatan nagari" ulasnya

Uang yang beredar tersebut nantinya akan bermanfaat jika digunakan sesuai dengan RPJM Nagari dan RKP nagari.

"Agar pembangunan nagari lebih terarah" tutupnya.

---