Senin, 11 Jan 2021, 16:46:15 WIB - 751 | MAI YUDI ANDRIANSAH PUTRA, S.Tr.T.
DPMDPPKB Tatap 2021
Jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Pesisir Selatan optimis tingkatkan kinerja sesuai dengan target.
Indikator Kinerja Utama (IKU) menargetkan dua hal penting, yaitu :
1. Bidang Pemerintahan Nagari
Pemberdayaan penduduk bagaimana nagari makin mandiri dengan potensi yang ada. Baik itu potensi ADD, DD dan keselarasan dengan Visi-Misi Nagari, maka hasilnya Peningkatan Profil Nagari. Semakin banyak nagari dengan Indeks Desa Membangun (IDM), Mandiri dan Maju. Pada tahun 2020, berdasarkan IDM yang dirilis oleh Dirjen PMD Kemendes, maka di Kabupaten Pesisir Selatan tidak ada lagi nagari Sangat Tertinggal, dan terjadi penurunan nagari Tertinggal yang sangat signifikan.
Terkait dengan pemerintahan nagari, maka pada tahun 2021 akan dilaksanakan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) bagi 31 Nagari yang tersebar pada 13 Kecamatan. Sebelumnya karena Pandemi, ada 19 nagari yang bersedia akan menggelar Pilwana pada tahun 2020, namun ditunda sesuai Surat Edaran Mendagri.
Maka, pada tahun 2021 ini akan dilakukan Pilwana Serentak di sejumlah nagari tersebut dan DPMDPPKB sedang menyiapkan skedul pelaksanaannya.
Sesuai dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkades pada masa Pandemi, maka ada beberapa perubahan krusial terkait hal itu.
Sementara itu, Efektifitas Pelaksanaan DD 2020, dari berbagai bidang maka terealisasi sebagai berikut : Bidang Pemerintahan = Rp. 1,9 Miliar, Bidang Pembangunan = Rp. 93 Miliar, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan = Rp. 4,3 Miliar, Bidang Pemberdayaan = Rp. 7,2 Miliar, Bidang Kebencanaan = Rp. 63 Miliar dan Silpa = Rp. 2,4 Miliar, dari Rp. 167 Miliar.
Tata pemerintahan nagari terus menjadi perhatian, mengingat masih banyaknya Wali Nagari yang tidak disiplin terkait pemberhentian perangkat nagari termasuk rotasi dan mutasi perangkat.
Beberapa waktu terakhir, muara persoalan tersebut mencuat dan dilaporkan kepada lembaga, seperti : Ombudsman dan PTUN Padang.
Baik mediasi yang dilakukan Ombudsman maupun yudikasi yang digelar di Pengadilan TUN Padang, pada pokoknya segala bentuk penyimpangan administrasi akan diuji dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
Hal ini menjadi catatan akhir tahun yang penting untuk tata kelola pemerintahan nagari ke depan, sehingga makin mempersempit ruang maladministrasi di tingkat nagari.
2. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dengan target memperluas jangkauan pelayanan sehingga PUS yang ikut Program KB semakin meningkat. Hasil akhirmya TFR makin ideal sesuai dengan target Provinsi maupun Nasional.
Ke depan para PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD terus dipacu dan dimotivasi agar pencapaian Program BBKBD tercapai optimal.
Kondisi PLKB yang makin mengecil akibat sejumlah petugas yang pensiun dan pindah tugas, sehingga tidak seimbang dengan jumlah Kecamatan/Nagari yang ada.
Untuk itu, perlu optimalisasi kinerja namun lagi-lagi Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia banyak yang akan memasuki purnatugas, sehingga kendala ini berpengaruh pada motivasi dan semangat kerja.
Namun, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) optimistis berbagai target akan tercapai pada tahun 2021 ini.
4 Pengunjung Hari ini | 4 Pengunjung Kemarin | 27,551 Semua Pengunjung | 60,172 Total Kunjungan | 216.73.216.180, IP Address Anda